Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar review kurikulum di UNS Inn, Rabu (2/9/2026). Langkah strategis ini dilakukan untuk menyesuaikan capaian pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja serta menginisiasi skema Waiver Chartered Accountant (CA).

Agenda ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS, Unit Penjaminan Mutu (UPM) FEB UNS, pengelola S2 Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Dosen MAKSI hingga perwakilan alumni dan instansi pengguna lulusan (user).

Dalam sambutannya, Ketua Prodi Magister Akuntansi FEB UNS Lulus Kurniasih, S.E., M.S.Ak., Ph.D. menekankan pentingnya sinergi akademisi dan praktisi demi penyempurnaan kurikulum.

“Terima kasih atas kehadiran narasumber, alumni, user dan juga Bapak Ibu dosen MAKSI FEB UNS yang sudah berkenan hadir di sini untuk kita sama-sama kumpul bareng Magister Akuntansi untuk perbaikan kurikulum yang mungkin akan lebih tepat nantinya, dan juga kemungkinan adanya penjajakan waiver CA,” ujar Kaprodi Maksi FEB UNS.

Narasumber dari UNSOED memaparkan proses pengajuan waiver CA ke Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang mencakup penyesuaian silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dokumen ujian, serta opsi pembentukan tes center Computer Based Examination (CBE). Pada jenjang S2, skema waiver CA berpotensi membebaskan hingga tiga dari lima mata ujian pada level profesional.

Sementara itu, perwakilan alumni dan pengguna lulusan menyoroti pentingnya penguatan aspek praktis. Mereka mengusulkan masuknya materi otomatisasi akuntansi, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI-based), aplikasi E-Review, audit kenegaraan, serta pendalaman audit investigatif dan manajemen risiko. Selain itu, skema kelas karyawan, hybrid, dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga diusulkan untuk diperbanyak guna mengakomodasi mahasiswa praktisi.

Menanggapi masukan tersebut, pengelola Maksi FEB UNS menegaskan bahwa prodi terus bergerak ke arah pembelajaran berbasis praktisi. Saat ini, beberapa mata kuliah telah mengandalkan pengajar tamu dari Direktur Penegakan Hukum Pajak, pemeriksa pajak, hingga auditor inspektorat. Ke depan, prodi juga menjajaki pengembangan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan jalur kurikulum berbasis riset (by research).

Pembaruan kurikulum berbasis teknologi dan kebutuhan industri ini sejalan dengan pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui penyediaan pembelajaran tinggi yang adaptif. Di sisi lain, pembentukan lulusan berstandar sertifikasi CA dan ahli di sektor audit pemerintahan turut mendukung SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) dalam mendorong tata kelola lembaga yang akuntabel dan transparan.