Perkembangan teknologi keuangan (Financial Technology atau FinTech) di Indonesia terus menunjukkan tren positif, meskipun pertumbuhannya masih lebih lambat dibandingkan peningkatan kredit perbankan. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dua jenis layanan FinTech yang paling diminati masyarakat adalah paylater dan pinjaman daring (pindar).

Fenomena ini menarik perhatian dua dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan (EP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS), Malik Cahyadin, S.E., M.Si.,Ph.D. dan Ayya Agmulia Asmarani Islam, S.E., M.E untuk melakukan penelitian mendalam mengenai perilaku pengguna FinTech di wilayah tersebut. Survei dilaksanakan selama bulan Juli hingga awal Agustus 2025 dengan dukungan pendanaan dari Hibah Penelitian DRPM Dikti Tahun 2025.

Sebagai bagian dari proses diseminasi hasil penelitian, keduanya menjadi narasumber dalam Kuliah Umum bertajuk “Perilaku Pengguna Teknologi Keuangan di Provinsi DIY Tahun 2025” yang diselenggarakan di FEB Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Jumat (31/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 80 peserta yang terdiri atas mahasiswa dan dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB UMY.

Acara dibuka oleh Kaprodi Ekonomi Pembangunan FEB UMY, Dyah Titis Kusuma Wardani, S.E., MIDEC., Ph.D. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi kedua perguruan tinggi.

“Kami berterima kasih kepada dosen-dosen FEB UNS yang berkenan mengadakan kuliah umum di UMY. Kami berharap kegiatan kuliah umum dan P2M antarprogram studi dapat diperkuat di masa datang untuk mendorong iklim akademik yang semakin baik dan memperkuat kompetensi keilmuan ekonomi bagi mahasiswa,” ungkap Dyah.

Dalam paparannya, Ayya Agmulia Asmarani Islam menjelaskan bahwa banyaknya pilihan platform paylater dan pindar menunjukkan potensi besar inklusi keuangan digital di masyarakat. Namun, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian.

“Pilihan layanan FinTech harus didasarkan pada informasi sahih yang dirilis oleh OJK untuk menghindari praktik penipuan FinTech ilegal. Mahasiswa sepatutnya peduli terhadap informasi resmi yang ada di OJK sebagai bentuk literasi masyarakat terdidik,” tegas Ayya.

Ia juga menambahkan bahwa hasil survei menunjukkan tingkat kepatuhan pengguna FinTech di DIY masih tergolong baik.

“Kepatuhan pembayaran pengguna FinTech masih tinggi, menunjukkan bahwa masyarakat tergolong patuh terhadap kewajiban keuangannya,” tambahnya.

Sementara itu, Malik Cahyadin memaparkan hasil survei terhadap 351 responden pengguna FinTech di Provinsi DIY yang mencakup mahasiswa, pekerja formal, dan pelaku usaha mikro.

Hasil deskriptif menunjukkan bahwa 61,54% responden berjenis kelamin perempuan dan 38,46% laki-laki; 85,18% pengguna FinTech merupakan lulusan SMA dan Sarjana; Rentang usia terbanyak pengguna adalah 20–27 tahun; dan Mayoritas beragama Islam (93,16%).

Malik menjelaskan bahwa faktor yang paling signifikan dalam memengaruhi keputusan menggunakan FinTech adalah kemampuan adaptasi terhadap teknologi keuangan dan manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

“Adaptasi teknologi berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan FinTech, sementara usia dan tingkat pendidikan berkontribusi negatif terhadap intensitas transaksi,” jelas Malik.

Ia juga memberikan rekomendasi bagi otoritas dan pelaku industri.

“OJK dan penyedia layanan FinTech perlu meningkatkan literasi kepada masyarakat agar mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat. Selain itu, tata kelola bisnis FinTech dan jaminan keamanan data nasabah juga harus terus diperkuat,” pungkasnya.

Kegiatan kuliah umum ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi akademik antara Prodi Ekonomi Pembangunan FEB UNS dan Prodi Ekonomi Pembangunan FEB UMY. Selain memperluas jejaring keilmuan, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan digital dan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya perilaku keuangan yang bertanggung jawab di era teknologi finansial.

Kegiatan ini turut mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui peningkatan literasi keuangan di kalangan mahasiswa, serta SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dengan mendorong pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.