Menuju adaptasi kebiasaan baru (new normal) secara otomatis kita harus masuk ke dalam situasi yang selalu menjaga jarak atau mengurangi kontak, istilah yang digunakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dikenal dengan  less contact economy.  Perubahan gaya hidup dan tatanan ekonomi selama pandemi mempengaruhi bagaimana bentuk new normal, adanya pergeseran pola bisnis, ketahanan dan efisiensi, pergeseran struktur industri, pergeseran perilaku masyakarat, revolusi industri 4.0, serta ekosistem digital yang terhubung antar sektor.

New normal akan mengakibatkan pergeseran pola ekonomi yang minim pertemuan tatap muka atau less contact economy. Less contact economy ditandai dengan adanya hyperconnectivity antar manusia melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Beberapa contoh hyperconnectivity yang sudah diterapkan selama pandemi diantaranya e-commerce dan logistik.

Hal itu disampaikan Dr. Izza Mafruhah, SE, M.Si, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) saat menjadi salah satu narasumber pada Webinar bertajuk Penanganan Dampak Covid 19 Terhadap Pelaku UMKM di Jawa Tengah yang digelar oleh  Bappeda Jawa Tengah, Senin 27 Juli 2020.

Selanjutnya disampaikan, pemerintah telah melakukan  langkah-langkah  penanganan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasca Covid 19 diantaranya penangguhan pajak, penangguhan pembayaran jaminan sosial, penangguhan pembayaran angsuran hutang dan sewa yang berfokus pada wirausaha untuk meringankan kendala likuiditas,  pemberian jaminan pinjaman berupa Government Guarantee  untuk usaha-usaha baru dengan modal yang kecil, penyediaan hibah dan subsidi pasca Covid 19 untuk memulai usaha lagi, meningkatkan pinjaman dengan bunga bersubsidi, meningkatkan kemampuan UMKM di bidang teknologi untuk mengadopsi munculnya new normality  yang memaksa UMKM mengubah pola produksi dan pemasaran serta skema dan pendampingan khusus  dalam penyiapan pengembangan usaha pasca Covid 19.

Bagaimana kondisi Jawa Tengah untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru tersebut?. Perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana fase-fase kondisi ekonomi masyarakat, mulai dari krisis, depresi, recovery, development.

“Kita perlu mengidentifikasi secara detil pada level kabupaten kota, sehingga nanti kabupaten kota punya data yang akurat kira-kira siapa yang akan dibantu,  bagaimana model bantuannya dan seperti apa pendampingan yang akan dilakukan, kemudian identifikasi aturan pendukungnya baik pada level pemerintah pusat, kementerian/ lembaga maupun level daerah. Selanjutnya perlu dilakukan pendampingan usaha dan implementasi new normal’ paparnya.

Dr. Izza memberikan usulan aspek kelembagaan untuk menuju adaptasi kebiasaan baru sehingga akan muncul konsep siapa melakukan apa,  agar tidak tumpang tindih.  Jika tidak terkonsep maka masing-masing akan bergerak sendiri-sendiri.

Menurutnya, stakeholder dipilahkan ke dalam 4 kelompok yakni regulator, eksekutor, supporting institution dan target atau end user.  Aspek regulatornya berada pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan dinas terkait. Dari regulasi yang sudah diterapkan kemudian di eksekusi  oleh dinas-dinas terkait, lalu harus ada supporting institution oleh perbankan, akademisi dan juga masyarakat. Target atau end usernya adalah UMKM atau pelaku usaha.

“Kami juga mengusulkan semacam rumah virtual UMKM, yang disana terdapat virtual community untuk  memberikan pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat bagaimana penggunaan virtual yang mendukung rumah virtual UMKM” jelasnya.

Rumah virtual UMKM mendukung UMKM dari aspek produksi, masyarakat memproduksi apa saja kemudian mereka menciptakan pasarnya sendiri (supply created own demand). Selain itu juga ada  pendidikan dan pelatihan pendampingan dan pengembangan ekonomi, pemasaran dan trading house, serta bantuan alat dan permodalan.

Dukungan dan kerjasama yang baik semua pihak terhadap konsep aspek kelembagaan untuk menuju adaptasi kebiasaan baru sangat diperlukan agar proses recovery kita berjalan dengan lancar dan cepat. (Humas)