Workshop Perencanaan Kebijakan Berbasis Riset Dorong Kolaborasi FEB UNS dan Pemerintah Daerah
Program Studi (Prodi) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan Workshop Perencanaan Kebijakan Berbasis Riset, Rabu 15 Oktober 2025 di UNS Inn.
Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif kerja sama antara Prodi Ekonomi Pembangunan FEB UNS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah, yang bertujuan untuk memperkuat peran riset akademik dalam mendukung proses perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).
Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Workshop dibuka dengan sambutan dari Johadi, S.E., M.Sc., Ketua Kerja Sama FEB UNS, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas perencanaan fiskal dan kebijakan publik di tengah keterbatasan keuangan daerah.
“Mudah-mudahan workshop ini memberikan warna pemahaman baru di tengah tekanan keuangan fiskal kita. Tahun 2026, basis anggaran kita menurun sekitar 19,9 persen dari tahun 2025, dan itu berdampak besar karena dana perimbangan kita mencapai 83 persen. Dengan kondisi ini, riset yang dilakukan pemerintah daerah bersama BRIDA dan Bappeda perlu menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat guna, tepat sasaran, dan memiliki outcome yang jelas,” ujar Johadi.
Lebih lanjut, Johadi menyampaikan pentingnya menanamkan prinsip keberlanjutan dan akuntabilitas dalam investasi publik daerah.
“Investasi yang dilakukan pemerintah harus memberikan return yang baik atau menghasilkan public service obligation yang tinggi. Kalau keduanya tidak tercapai, berarti dana publik belum digunakan secara optimal. Oleh karena itu, riset dan inovasi di perguruan tinggi harus berdampak pada kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan komitmen FEB UNS dalam membangun kolaborasi lintas sector, tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga pelaku bisnis dan masyarakat.
“Kami di FEB UNS memiliki unit kerja yang memang berfokus pada penguatan jejaring kolaboratif. Harapannya, kampus dapat menjadi pusat pengembangan riset yang mewadahi dan mewakili kepentingan para pemangku kebijakan, serta mendorong UMKM untuk bergerak lebih produktif,” tambahnya.
Rangkaian workshop terdiri atas dua sesi utama. Sesi pertama membahas Perencanaan Pembangunan dan Policy Paper dengan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas RI, yang menyoroti peran akademisi dalam mendukung perumusan policy brief berbasis riset. Sesi kedua diisi oleh narasumber dari BRIDA Provinsi Jawa Tengah, yang memaparkan pentingnya riset dan inovasi daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka panjang.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 25 peserta yang terdiri dari dosen, peneliti, dan perwakilan dari Bappeda dan BRIDA wilayah Solo Raya, termasuk Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Sragen, dan Wonogiri.
Diskusi berlangsung aktif dan produktif, menyoroti berbagai isu teknokratis dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan berbasis data.

Melalui kegiatan ini, FEB UNS memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pengembangan kebijakan berbasis riset. Sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga perencana diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknokrat daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif, efisien, dan berdampak jangka panjang.
Kegiatan Workshop Perencanaan Kebijakan Berbasis Riset turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 8 yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, serta SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, riset kolaboratif, dan pembangunan daerah yang inklusif serta berkelanjutan.
