30 Jun 2022

Prodi EP dan BKF Rembug APBN: Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kolaborasi antara Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Binis, Universitas Sebelas Maret (EP FEB UNS) Surakarta, bersama dengan PKAPBN, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan RI, menghadirkan Ruang Rembug APBN, yang membahas KEM-PPKF 2023 bertajuk Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Acara diskusi tersebut dilaksanakan secara daring pada Kamis 16 Juni 2022.

Agenda yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk peduli pada penetapan APBN tersebut dibuka oleh Wahyu Utomo selaku Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF. Dalam sambutannya, Wahyu mengungkapkan tiga tujuan dari diadakannya Ruang Rembug APBN yaitu sebagai forum diskusi bersama akademisi demi mendapatkan pandangan dan kritik yang konstruktif dan solutif, forum penyampaian arah kebijakan fiskal di tahun 2023, serta sebagai forum silaturahmi dalam membangung kolaborasi antara BKF dengan akademisi untuk membangun komunikasi yang baik. “Mudah-mudahan diskusi ini dapat memunculkan ide yang konstruktif dan dapat berjalan lancar, demi masa depan negara yang lebih baik,” jelas Wahyu menutup sambutannya.

Dipandu oleh Sidiq Suryo Nugroho selaku Analis Kebijakan Ahli Muda di BKF, acara yang merupakan agenda rutin BKF dengan sivitas akademika di Indonesia tersebut menghadirkan pemaparan materi dari dua narasumber yaitu Ahmad Ali Rif’an sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda BKF, dan Dr. Mulyanto, ME, selaku dosen di Prodi EP FEB UNS.

Materi pertama mengenai Kerangka Ekonomi Makro Indonesia 2023, disampaikan oleh Ahmad Ali Rif’an. Dalam paparan tersebut beliau menyampaikan beberapa poin penting yang melandasi penyusunan KEM-PPKF 2023 dengan tema Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang telah disampaikan oleh Kemenkeu ke DPR-RI, antara lain tujuan pembangunan nasional, arah strategi pembangunan nasional yang akan berfokus untuk mengarahkan produksi nasional pada peningkatan produksi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perkiraan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. “Strategi yang harus diterapkan untuk dapat mencapai tujuan ini antara lain penguatan SDM, akselerasi infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau,” jelasnya.

Sementara itu, Dr. Mulyanto menambahkan dalam materinya bahwa BKF memiliki tugas besar yaitu untuk mengurangi defisit pendapatan negara di tahun 2023 serta pentingnya peningkatan kapasitas SDM. “Pandemi ini memberi pelajaran bagi kita semua. Semuanya dituntut untuk melek digital sehingga ini membutuhkan SDM yang unggul,” jelas Dr. Mulyanto.

Lebih lajut beliau juga menjabarkan dasar-dasar hukum yang perlu diperhatikan dalam menyusun KEM-PPKF 2023 serta target pembangunan nasional. “Terima kasih, paparan ini bukan merupakan pembahasan karena, merupakan tugas yang berat bagi saya untuk dapat membahas (KEM-PPKF), namun, semoga dapat melengkapi informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Ali Rif’an,” tutup beliau.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dimana terdapat bingkisan bagi sivitas akademika UNS yang bersedia menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi secara langsung.

Reporter: Aulia

Editor: Humas