27 Mei 2024

Optimalisasi Lahan-Lahan Pertanian untuk Mewujudka Kemandirian Pangan

Kebutuhan pangan mempunyai arti yang sangat penting karena selain merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, ketersediaan pangan di suatu negara yang tidak mencukupi kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Untuk mewujudkan ketahanan pangan diperlukan komitmen nasional yang dicerminkan dari komitmen politik.

Pemerintah telah mewujudkan komitmen tersebut dalam kebijakan Raskin ( Beras untuk Rakyat Miskin ) sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Selain merupakan permasalahan penting karena menyangkut basic need, pengeluaran kebutuhan beras juga memberikan pengaruh yang relatif besar terhadap fluktuasi inflasi yang ada di dalam negeri.

“Beras menjadi variabel paling penting dalam konsumsi rumah tangga. masyarakat miskin atau biasa disebut sebagai Poverty Basket, karena merupakan persentase belanja paling besar” jelas Dr. Izza Mafruhah SE ,M.Si, Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) saat Bincang Pagi di RRI Surakarta, Kamis 12 Maret 2020.

Di Bincang Pagi yang bertajuk “Stok Pangan Aman? “, Dr. Izza bersama dengan narasumber lain yakni Pimpinan Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta dan Perwakilan Bank Indonesia Solo.

Menurut Dr. Izza ada empat aspek penting dalam hal ketahanan pangan yang meliputi availiability (ketersediaan bahan pangan), accessibility (keterjangkauan), security (keamanan) dan sustainability ( keberlanjutan) harus berjalan seiring dengan jumlah pertumbuhan penduduk. Bagaimana bahan pangan tersebut diproduksi (how to produce) dan bagaimana bahan pangan tersebut diperoleh (how to get).

Dalam hal keamanan pangan itu, kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengembalikan daya saing dari produk- produk pertanian, mulai dari aspek produksinya. Dan banyak lahan kita yang secara optimal bisa digunakan untuk meningkatkan kebutuhan pangan.

Kedaulatan pangan sangat mendukung kemandirian pangan. Dr. Izza melihat, Indonesia belum memiliki kemandirian pangan sehingga ketika ada permasalahan di luar negeri, kita terpengaruh.

“Selama beberapa periode ini, dari aspek pasar kita agak termanjakan oleh adanya impor sehingga masyarakat merasakan nyaman-nyaman saja. Padahal sebenarnya kita itu punya sumber pangan yang luar biasa” kata Dosen yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan FEB UNS.

Menyinggung soal virus corona, bisa dilihat dua aspek, negatif dan postif. Dalam aspek positif, kita dapat mengkampanyekan hasil pangan dari masyarakat. Kita punya sentra sentra bawang seperti di Brebes dan banyak produk-produk pertanian lain yang sepertinya agak mati.

Menurut Dr. Izza, permasalahan pangan terbagi dalam empat masalah besar yang harus kita perhatikan meliputi produksi dan pasca panen, distribusi, tata niaga dan juga konsumsi. Misalnya dalam hal pasca panen, kita harus mulai bergerak di masa panen agar ada kualitas dari hasil panen dan juga aspek-aspek lainnya harus diperhatikan.

Dalam UU no 18 tahun 2012 menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Untuk mewujudkan hal tersebut, empat hal pokok yang harus diperhatikan yakni ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, kualitas dan keamanan serta sumberdaya pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, serta faktor sumber daya alam.

Di akhir perbincangan, Dr Izza menyatakan bahwa ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga perlu melibatkan seluruh stakeholder baik di tingkat nasional maupun daerah.

Perlu ada kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik dinas pertanian, bulog dan yang lainnya untuk memberikan support kepada masyarakat. (Humas)