Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Workshop Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di UNS Tower.

Kegiatan yang digelar pada Senin (3/11/2025) ini dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas dari 32 BUMD di Provinsi Jawa Tengah, baik dari perusahaan daerah air minum maupun BUMD tingkat provinsi.

Workshop ini bertujuan untuk memperkuat implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola BUMD serta mendorong peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan usaha milik daerah.

Kolaborasi Berkelanjutan antara Akademisi dan Lembaga Pengawasan

Dekan FEB UNS, Prof. Bhimo Rizky Samudro, S.E., M.Si., Ph.D., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan antara FEB UNS dan BPKP yang telah diinisiasi sejak beberapa tahun terakhir. Kolaborasi tersebut meliputi berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan, riset bersama, hingga pengembangan kelas kerja sama yang melibatkan dosen dan praktisi.

“Kerja sama ini sangat bermanfaat, bukan hanya bagi BPKP, tetapi juga bagi kami di FEB UNS. Kegiatan workshop ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik dan lembaga pengawasan untuk mendukung pengelolaan BUMD yang lebih efektif, presisi, dan tajam” ujar Prof. Bhimo.

Ia berharap hasil dari kegiatan ini dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola BUMD di Jawa Tengah, yang pada akhirnya berdampak positif bagi pembangunan daerah.

BPKP: GCG sebagai Keniscayaan bagi BUMD

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Buyung Wiromo Samudro, S.E., MBA, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kajian efektivitas penerapan Good Corporate Governance bagi BUMD tahun 2025.

Ia menegaskan, penerapan GCG merupakan keniscayaan bagi setiap BUMD dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip ini juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola yang profesional, transparan, dan berintegritas.

“Untuk memastikan penerapan GCG berjalan baik, dibutuhkan komitmen dari kepala daerah agar semangat good governance menular ke seluruh organ perusahaan, mulai dari dewan pengawas, direksi, hingga jajaran karyawan,” terang Buyung.

Buyung juga memaparkan bahwa BPKP telah melakukan asesmen penerapan GCG pada tiga BUMD di Jawa Tengah, yaitu di Surakarta, Demak, dan Sragen. Pengawasan ini bertujuan memastikan prinsip tata kelola korporasi dijalankan sesuai regulasi dan berorientasi pada peningkatan nilai publik.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa perhatian BPKP terhadap tata kelola korporasi telah dimulai sejak akhir 1990-an. Kala itu, BPKP membentuk task force khusus GCG yang berperan dalam memperkuat tata kelola di BUMN, sebelum kemudian memperluas fokusnya pada BUMD yang memiliki karakteristik dan tantangan berbeda.

“BUMD memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga agen pembangunan daerah. Karena itu, sinergi dengan dunia akademik seperti UNS menjadi sangat penting untuk mengembangkan metodologi dan evaluasi tata kelola yang relevan dengan kebutuhan daerah,” jelasnya.

UNS Dukung Penguatan Kapasitas dan Kajian Tata Kelola

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Informasi UNS, Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas kepercayaannya kepada UNS.

Ia menegaskan bahwa UNS memiliki perhatian besar terhadap penguatan tata kelola dan integritas lembaga publik, baik melalui riset, pendidikan, maupun pengabdian kepada masyarakat.

“Kolaborasi ini sudah lama terjalin, baik dalam bentuk riset bersama, sosialisasi, maupun tugas belajar pegawai BPKP di UNS. Workshop ini menjadi wujud nyata sinergi antara akademisi dan praktisi dalam memperkuat tata kelola sektor publik dan korporasi daerah,” ujar Prof. Irwan.

Ia juga menekankan bahwa tata kelola yang baik akan berbanding lurus dengan kinerja dan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah.

“Jika BUMD memiliki tata kelola yang baik, maka kinerjanya akan meningkat, layanan publik akan membaik, dan pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Wadah Sinergi Akademisi dan Praktisi

Workshop ini menghadirkan narasumber dari BPKP dan FEB UNS serta diakhiri dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) mengenai strategi penerapan tata kelola yang efektif di BUMD. Melalui forum ini, peserta diharapkan memperoleh wawasan dan rumusan praktis untuk memperkuat implementasi GCG di masing-masing daerah.

Sinergi ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, tetapi juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions serta Goal 8: Decent Work and Economic Growth, melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.