Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan kegiatan Kuliah Praktisi bertajuk Pelaporan Sektor Publik dan Penyusunan Modul: Case Study pada RSUD.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini menghadirkan tiga narasumber dari praktisi sektor publik dan profesi audit, yakni Direktur UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, Lampung, Dr. Eko Hendro Saputro, S.T., M.Kes., Plt. Kepala Bagian Keuangan UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, Fitri Novilia, S.E., M.S.Ak., serta Auditor KAP Wartono dan Rekan, Heru Prasetyo, S.E., M.H., Ak.

Ketua Program Studi Magister Akuntansi FEB UNS, Lulus Kurniasih, S.E., M.S.Ak., Ph.D., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang telah berkenan berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya di lingkungan rumah sakit daerah.

“Adapun kegiatan ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa S2 Akuntansi yang saat ini berada di semester 1 dan 2. Dengan harapan bahwa apa yang dipelajari tidak hanya theoretical based, tetapi juga mendapatkan gambaran bagaimana real case di dunia nyata,” ungkapnya.

Lulus menjelaskan bahwa kuliah praktisi merupakan bagian dari upaya Prodi MAKSI untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Melalui interaksi langsung dengan para praktisi, mahasiswa diharapkan mampu memahami implementasi berbagai konsep akuntansi dan pelaporan sektor publik yang selama ini dipelajari di ruang kelas.

Selain memberikan pengalaman belajar berbasis kasus nyata, kegiatan ini juga diharapkan menjadi langkah awal penguatan kerja sama antara FEB UNS dan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro.

Menurutnya, tindak lanjut yang direncanakan tidak hanya berupa penandatanganan nota kesepahaman (MoU), tetapi juga penyusunan modul pembelajaran berbasis kasus yang dapat dimanfaatkan dalam proses pendidikan di Prodi MAKSI.

“Selain harapan adanya MoU, nantinya akan kami susun modul dari tim MAKSI berdasarkan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Modul tersebut berbasis real case sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran,” jelasnya.

Dalam sesi utama, Dr. Eko Hendro Saputro memaparkan materi mengenai implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada rumah sakit pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pelayanan publik. Ia menjelaskan bahwa penerapan BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Menurut Eko, BLUD menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 “BLUD bukan hanya fleksibilitas keuangan, tetapi strategi penguatan pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, ” tegasnya.

Lebih lanjut, peserta diajak memahami berbagai aspek pengelolaan keuangan BLUD, mulai dari penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Narasumber juga menjelaskan tantangan implementasi BLUD, termasuk kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi regulasi, dan perubahan budaya organisasi dalam mendukung tata kelola yang lebih efektif.

Selain aspek keuangan, materi juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan rumah sakit. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Rekam Medis Elektronik (RME), pengembangan e-BLUD, serta pemanfaatan dashboard manajemen menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola rumah sakit yang modern, terintegrasi, dan berbasis data.

Melalui studi kasus RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, mahasiswa memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana prinsip-prinsip pelaporan sektor publik diterapkan dalam praktik.

Kehadiran Fitri Novilia sebagai pengelola keuangan rumah sakit dan Heru Prasetyo sebagai auditor eksternal turut memberikan perspektif yang komprehensif mengenai pengelolaan, pelaporan, serta proses pengawasan dan audit pada organisasi sektor publik.

Kegiatan ini turut mendukung pencapaian SDGs 4, 3 dan 17 melalui penguatan pembelajaran berbasis praktik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan institusi pelayanan publik.