Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Keuangan Negara: Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif pada Senin, 22 Desember 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di UNS Inn dan dihadiri oleh akademisi, praktisi, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah.

Workshop ini menghadirkan narasumber Afina Azizah dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta Slamet, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan bertujuan menjadi ruang diskusi strategis dalam memperkuat pengelolaan keuangan negara dan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dekan FEB UNS, Prof. Bhimo Rizky Samudro, S.E., M.Si., Ph.D., dalam sambutannya menyampaikan bahwa workshop ini dirancang sebagai wadah berbagi pengetahuan antara akademisi dan mitra praktisi yang memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan keuangan publik. Fokus diskusi diarahkan pada isu pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang relevan dengan dinamika pembangunan nasional, termasuk implikasi kebijakan dan bencana dari berbagai perspektif, seperti mitigasi risiko dan pemerataan ekonomi.

Selain pembahasan teknis, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi mitra praktisi, khususnya dari instansi perencanaan daerah seperti Bappeda, yang ingin melanjutkan studi pada Program Magister Ekonomi Studi Pembangunan maupun Magister Akuntansi di FEB UNS.

“Melalui kolaborasi aktif ini, diharapkan tercipta manfaat ganda berupa peningkatan kompetensi praktis sekaligus peluang pengembangan akademik berkelanjutan bagi para profesional” tuturnya.

Afina menegaskan bahwa pencapaian pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, daerah merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga penyelarasan paradigma pembangunan menjadi tantangan krusial.

Pemerintah, lanjutnya, telah menetapkan delapan program prioritas nasional dalam RKP 2026, antara lain ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, serta penguatan koperasi dan investasi. Keselarasan pusat dan daerah diwujudkan melalui sinkronisasi RPJMN dan RPJMD periode 2025–2029, dengan capaian indikator kinerja yang telah mencapai 77 persen. Ia menekankan pentingnya kejelasan lokus perencanaan serta dukungan anggaran yang konkret agar kebijakan benar-benar berdampak pada masyarakat.

Afina juga menyampaikan bahwa paradigma pembangunan kini bertransformasi dari orientasi output fisik menuju outcome yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menuntut peningkatan kualitas belanja yang efektif di tengah keterbatasan ruang fiskal dan kewajiban belanja wajib. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengendalian harus dikawal secara kolektif melalui koordinasi intensif antara Bappenas/Bappeda dan Kementerian Keuangan/BPKAD.

Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Slamet, memaparkan bahwa permasalahan utama pembangunan daerah tidak terletak pada perencanaan, melainkan pada terputusnya siklus antara perencanaan dan implementasi dalam APBD. Banyak program strategis gagal dieksekusi akibat kekhawatiran pejabat daerah terhadap aspek administratif, seperti teknis pertanggungjawaban dan keterbatasan payung hukum di tingkat daerah.

Ia juga menyoroti praktik pengendalian inflasi di daerah yang masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan pasokan. Menurutnya, daerah seharusnya didorong untuk lebih berani mengubah skema belanja menjadi subsidi melalui BUMD agar intervensi harga pasar lebih efektif dan berkelanjutan. Namun, kesenjangan regulasi antara pusat dan daerah sering kali menghambat inovasi karena risiko temuan kerugian negara.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah perlu dikawal hingga ke aspek teknis pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta didukung oleh payung hukum yang kuat agar program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Melalui workshop ini, FEB UNS berharap dapat memperkuat pemahaman, kolaborasi, dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah, guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 10 (Mengurangi Kesenjangan), serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui penguatan sinergi kebijakan dan tata kelola keuangan yang berkelanjutan.