RAPBN 2025 sehat, akseleratif dan suportif serta diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional.

Pendapatan negara pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp2.996,9 triliun. Pendapatan tersebut melalui penerapan core tax, perbaikan layanan melalui teknologi digital, penerapan UU HPP, penguatan SDM dan kelembagaan.

Belanja negara direncanakan Rp3.613,1 triliun meliputi perbaikan kualitas SDM (makanan bergizi, pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, ketahahanan pangan dan energi, perbaikan penegakan hukum, dan hankam.

Rasio defisit anggaran Rp616,2 triliun (2,53%) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus dijaga dalam batas aman (prudent) dan berada dalam level selera risiko (risk appetite).

Pembiayaan anggaran Rp616,2 triliun dilakukan dengan sehat untuk menjaga Indonesia dan pembangunan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan Malik Cahyadin, S.E., M.Si.,Ph.D, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret Universitas Sebelas Maret (UNS) saat menjadi narasumber di acara Ekonomi Outlook Indonesia 2025 pada umumnya dan Jawa Timur – ex Karesidenan Kediri yang diselenggarakan oleh PT. Tulungagung Intermedia, Selasa, 17 Desember 2024.

Lebih lanjut disampaikan, arah kebijakan pendapatan negara tahun 2025 yakni menjaga efektivitas reformasi perpajakan; memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; mendorong tingkat kepatuhan dan perluasan basis perpajakan; mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Arah kebijakan belanja negara tahun 2025: efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif; penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Arah kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2025 (pembiayaan prudent, inovatif, dan sustainable): mendukung transformasi ekonomi (infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi); mendorong Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnerships (PPP) yang sustainable dengan lebih masif; Pendalaman  pasar keuangan (financial deepening); serta penguatan peran BUMN, BLU, Special Mission Vehicle (SMV), dan Sovereign Wealth Fund (SWF)-Indonesia Investment Authority (INA).

Selain menjelaskan Ekonomi Outlook Indonesia 2025 pada umumnya, dihadapan peserta yang sebagian besar adalah wartawan, Malik Cahyadin juga memaparkan arah pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan wilayah Eks Karesidenan Kediri.