Grup Riset Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Grup Riset (PKM HGR) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) mengadakan kegiatan pendampingan teknis perpajakan berbasis aplikasi coretax bagi pengelola keuangan BLUD Puskesmas di Lingkungan Kabupaten Karanganyar. Kegiatan tersebut diadakan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025.

Grup Riset PKM HGR FEB UNS yang diketuai oleh Prof. Dra. Y Anni Aryani M.Prof.Acc., Ph.D., Ak., CA. bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar menggelar kegiatan pendampingan tersebut yang dihadiri oleh 21 peserta perwakilan puskesmas yang terdapat di lingkungan Kabupaten Karanganyar.

Kegiatan pendampingan tersebut juga dihadiri oleh dosen FEB UNS, di antaranya Dr. Payamta, M.Si., Ak., CA., CPA., CFI., AseanCPA., CRA., CRP. dan Muhammad Alif Nur Irvan, S.Ak., M.Acc., Akt., CPA.

Dalam pembukaan acara, Dr. Payamta menyampaikan bahwa pentingnya peran pengelola keuangan BLUD Puskesmas dalam memahami dan mengoperasikan aplikasi coretax guna memastikan kelancaran administrasi perpajakan BLUD Puskesmas.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak BLUD Puskesmas, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dalam hal administrasi keuangan dan perpajakan.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kepada peserta pendampingan teknis perpajakan berupa buku saku untuk pedoman penggunaan teknis operasional aplikasi coretax.

Kegiatan pendampingan teknis perpajakan berbasis aplikasi coretax ini merupakan wujud nyata kontribusi akademisi FEB UNS dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh serta Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Melalui peningkatan kapasitas pengelola keuangan BLUD Puskesmas, kegiatan ini mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, serta memperkuat kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam membangun sistem administrasi publik yang berintegritas dan berkelanjutan.