Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luas bagi seluruh masyarakat di Indonesia, terlebih bagi para buruh. Tak sedikit para buruh yang harus kehilangan pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kondisinya memang darurat, di wilayah yang sudah menerapkan Pembantasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jika perusahaan masih mempekerjakan tenaga kerjanya akan terkena denda 100 juta hingga sanksi lain dalam bentuk pencabutan ijin dan sebagainya.

Untuk membantu masyarakat yang terkena PHK dan memiliki keterampilan lain , pemerintah telah meluncurkan Program Kartu Pra Kerja pada awal April 2020 bekerja sama dengan mitra memberikan pelatihan-pelatihan secara daring atau online.

Banyaknya pelatihan-pelatihan online yang diselenggarakan pada program ini sangat membantu masyarakat, dan pemerintah cukup “fair” karena tidak hanya memberikan pelatihan tapi juga memantau hasil pelaksanaannya agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang sama dengan tenaga kerja asing.

Hal itu disampaikan Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) Dr. Izza Mafruhah, M.Si saat dialog interaktif bincang pagi online dengan RRI Surakarta, Jumat 1 Mei 2020.

Selanjutnya disampaikan, dalam program ini pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 3,55 juta dengan rincian 1 juta untuk biaya pelatihan dengan mitra kerja online, 2,4 juta untuk insentif pasca penuntasan pelatihan pertama yang setiap bulan diberikan 600 ribu selama 4 bulan, dan 150 ribu untuk insentif evaluasi, usai pelatihan harus ada 3 kali evaluasi.

Kartu pra kerja yang disediakan pemerintah untuk 5,6 juta pekerja dengan dana sekitar 20 trilyun dan dilakukan bertahap. Pada tahap pertama, dari 8 juta pendaftar, telah terverifikasi dan lolos 926.790 orang. Dan saat ini tahap kedua sudah mulai dibuka.

Para pekerja yang terdampak covid dengan sangat mudah dapat mengakses program kartu pra kerja di laman resmi http://www.prakerja.go.id/. Di masing-masing satgas kelurahan pun sudah dibekali untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendaftar.

Di sisi lain, Dr. Izza yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FEB UNS menjelaskan bahwa ketahanan pangan secara lingkungan menjadi bagian yang penting disaat sebagian besar orang kehilangan pekerjaan , tidak bisa melakukan aktifitas apapun.

Dr. Izza juga menyampaikan hasil rapat onlinenya dengan kementerian desa tentang ketahanan pangan yang harus disiapkan dari desa. Dana desa bisa dialihkan untuk langkah penanganan covid di masing-masing desa, misalnya pembuatan lumbung pangan. Tak hanya pemerintah desa yang bekerja, masyarakat juga ikut berperan aktif di dalam pengembangan lumbung pangan ini.

Selanjutnya dikatakan ketika ada seorang tetangga meninggal karena kelaparan atau kekurangan pangan maka yang paling bersalah adalah tetangganya, mengapa tidak tahu.

Kepekaan sosial harus dibangun dari dasar, mulai dari diri sendiri, mulai bersama-sama dan mulai dari sekarang.

“Insya’ Allah semua permasalahan cepat selesai dan yang paling penting adalah jangan saling menyalahkan, ini adalah bencana non alam yang seluruh dunia mengalami, mari kita bangkit bersama. ” tuturnya menutup perbincangan pagi.

(Humas)

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.