Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar kuliah umum bertajuk “Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam rangka Pemberantasan Korupsi dan Mendukung Program Strategis Pemerintah”, Jumat (8/5/2026) di Aula Gedung Suhardi FEB UNS.

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, sebagai narasumber utama.

Kuliah umum tersebut dihadiri jajaran pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta tamu undangan dari BPK RI. Hadir pula Dr. Mulyadi selaku Dewan Pengawas BPK RI.

Dalam sambutannya, Dekan FEB UNS Prof. Bhimo Rizky Samudro menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia industri dan lembaga negara, khususnya BPK RI.

Ia menegaskan bahwa FEB UNS terus mendorong pola pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek teoretis, tetapi juga memperkuat pengalaman praktis bagi mahasiswa.

“Kami ingin mahasiswa mendapatkan wawasan langsung dari para praktisi dan pemimpin di level nasional sehingga ketika lulus nanti memiliki kompetensi yang lebih lengkap,” ujar Prof. Bhimo.

Ia juga mengungkapkan bahwa kehadiran Widhi Widayat sebagai alumni berprestasi FEB UNS diharapkan dapat memotivasi mahasiswa.

Lebih lanjut dikatakan, FEB UNS juga membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan BPK RI, termasuk dalam mendukung penguatan kapasitas institusi dan pencapaian akreditasi internasional.

Sementara itu, Rektor UNS Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kerja sama antara FEB UNS dan BPK RI.

Menurutnya, kehadiran Widhi Widayat sebagai alumni FEB UNS yang kini menduduki posisi strategis di tingkat nasional merupakan kebanggaan tersendiri bagi UNS.

“Kehadiran beliau diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa bahwa dari ruang kelas FEB UNS dapat lahir para profesional, auditor, ekonom, dan pemimpin yang memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara,” tutur Prof. Hartono.

Dalam sambutannya, Rektor UNS juga menekankan bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena berdampak terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan nasional, hingga kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk perguruan tinggi.

Ia menjelaskan bahwa BPK RI memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas melalui fungsi pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, rekomendasi perbaikan tata kelola, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Melalui kuliah umum ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami peran BPK secara teoretis, tetapi juga memperoleh gambaran nyata mengenai praktik tata kelola keuangan negara, pentingnya integritas dalam birokrasi, serta peran generasi muda dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen FEB UNS dalam menghadirkan pembelajaran kontekstual yang dekat dengan praktik dunia nyata melalui kolaborasi bersama lembaga negara dan mitra strategis.

Kegiatan ini mendukung SDGs poin 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh melalui penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.