02 Nov 2026

FEB UNS Hadirkan Deputi Bappenas dalam Kuliah Umum “Bappenas Goes to Campus”

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar Kuliah Umum “Bappenas Goes to Campus” bersama Kedeputian Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas di Aula Gedung Suhardi FEB UNS, Jumat 30 Oktober 2026.

Forum ilmiah ini menghadirkan Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka, untuk memaparkan strategi pembiayaan pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya, Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk mempertemukan perspektif pemerintah dan dunia akademik dalam menjawab tantangan pembiayaan pembangunan secara memadai, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Rektor menambahkan bahwa perguruan tinggi memikul tanggung jawab Tridarma untuk mencetak sumber daya manusia berdaya saing tinggi, menghasilkan kajian empiris mengenai pembiayaan pembangunan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Apresiasi senada disampaikan oleh Dekan FEB UNS, Prof. Bhimo Rizky Samudro, S.E., M.Si., Ph.D., yang menyambut hangat kolaborasi tersebut.

Prof. Bhimo menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan program Bappenas Goes to Campus di FEB UNS.

Kehadiran narasumber utama juga memberikan inspirasi tersendiri bagi mahasiswa karena Putut Hari Satyaka merupakan alumni berprestasi dari Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB UNS.

Prof. Bhimo menjelaskan bahwa kolaborasi ini sebelumnya telah diwujudkan melalui pembuatan buku bersama lintas universitas, serta diharapkan berlanjut pada riset dan pengembangan kapasitas mahasiswa.

Dalam paparan materi bertajuk “Financing the Future: Strategi Pembiayaan Menuju Indonesia Emas 2045”, Putut Hari Satyaka menggarisbawahi perlunya pergeseran paradigma dari pola pembiayaan APBN-sentris menuju ekosistem pembiayaan terintegrasi.

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 8 persen pada 2029 diperlukan untuk mempercepat Indonesia keluar dari Middle Income Trap. Mengingat keterbatasan ruang fiskal APBN, pemerintah memperkuat strategi pembiayaan melalui pilar mobilisasi dan optimalisasi pendanaan.

Guna menjembatani kebutuhan anggaran pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan pendekatan cascade serta memperluas instrumen pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.

Skema yang didorong meliputi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), blended finance, pembiayaan hijau (green financing), Land Value Capture (P3NK), Limited Concession Scheme (LCS), hingga optimalisasi pembiayaan syariah, filantropi, dan dana sosial korporasi. Penajaman alokasi belanja prioritas juga terus diperkuat dengan prinsip money follows program.

“Pendanaan bisa dimobilisasi. Pertanyaannya: apakah ia membangun masa depan, atau mewariskan beban kepada generasi berikutnya?” tegas Putut menekankan pentingnya tata kelola risiko dan keberlanjutan.

Ia menegaskan bahwa kemandirian fiskal merupakan tujuan akhir pembangunan nasional, dengan keberlanjutan fiskal sebagai pagar pengamannya.

Usai paparan materi dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung interaktif dan dipandu oleh Guru Besar FEB UNS, Prof. Dr. Evi Gravitiani, S.E., M.Si., CBEc.

Kegiatan kuliah umum ini secara langsung mendukung pencapaian SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Melalui perumusan strategi pembiayaan inovatif untuk infrastruktur berkelanjutan serta penguatan ekosistem kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, forum ini memperkokoh pembiayaan pembangunan nasional yang tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan.