Program Studi (Prodi) baru S1 Ekonomi dan Keuangan Islam (EKUIS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar Kuliah Umum Perdana Mahasiswa Baru, Jumat 28 Agustus 2026 di Gedung Islamic Economics and Business Center (IEBC) FEB UNS.

Kegiatan yang menghadirkan Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Perencanaan, Riset dan Pengembangan, Prof. Dr. H.M. Arief Mufraini, Lc., M.Si., mengusung tema “Masa Depan Ekonomi dan Keuangan Islam Indonesia: Inovasi, Keuangan Haji, dan Kepemimpinan Generasi Muda”.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian FEB UNS, Prof. Tri Mulyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada narasumber atas kehadirannya.

Prof. Tri menjelaskan bahwa kehadiran Prodi S1 Ekonomi dan Keuangan Islam sebagai prodi termuda melengkapi empat prodi S1 yang telah ada sebelumnya di FEB UNS, yaitu Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis Digital.

Pendirian prodi ini dilandasi oleh dua pertimbangan utama. Yang pertama, kekuatan internal dan pengajar; kesiapan staf pengajar yang memiliki keahlian dan fokus riset di bidang ekonomi syariah (seperti instrumen sukuk dan lainnya). Yang kedua, kebutuhan pasar (Market-Driven); meningkatnya kebutuhan lulusan di sektor ekonomi dan keuangan syariah, seiring posisi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia serta industri keuangan syariah yang terus berkembang (developing).

Prof. Tri menegaskan komitmen FEB dalam mencetak lulusan yang siap menjawab kebutuhan pasar.

“Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS ini coba untuk berkontribusi rahmatan lil ‘alamin. Maksudnya adalah kita ingin berkontribusi mencetak alumni-alumni yang siap terampil untuk bisa masuk dalam ekosistem ekonomi dan keuangan Islam,” tuturnya.

Selain kesiapan kurikulum, FEB UNS didukung oleh unit laboratorium Financial Technology (Fintech) serta Pusat Unggulan Iptek (PUI) Fintech UNS yang siap memperluas kolaborasi riset bersama BPKH.

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. H.M. Arief Mufraini, Lc., M.Si. mengupas tuntas dinamika dan problematika pengelolaan dana haji yang berbeda dari instrumen filantropi Islam lainnya seperti zakat dan wakaf.

Ia menyoroti perubahan motif dana jemaah akibat panjangnya masa tunggu antrean keberangkatan.

“Motif investasi tidak hadir dari jemaah, tapi hadirnya setelah dana itu terbumbung. Niatnya awalnya adalah ibadah. Uangnya harus dikembangkan dan diinvestasikan biar tidak tergerus inflasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Prof. Arief menggarisbawahi perlunya integrasi lintas disiplin ilmu karena kompleksitas pengelolaan dana haji yang melibatkan aspek fikih, akuntansi, keuangan, hingga payung hukum regulasi.

“Saya katakan bahwa sudah saatnya persoalan haji itu di kampus-kampus lahir sebagai sebuah cabang ilmu baru, karena problemnya jelas. Teori dasar yang dipakai antara anak accounting dan anak keuangan dengan ahli fikih tadi, enggak ketemu ujung-ujungnya. Pengelola haji saat ini harus diperkuat oleh undang-undang,” jelasnya.

Prof. Arief menggarisbawahi beberapa kompleksitas dalam pengelolaan dana haji: Prinsip Investasi dan Kehati-hatian: Menyeimbangkan tata kelola investasi yang tidak boleh mengalami kerugian dengan kepatuhan syariah; Distribusi Nilai Manfaat: Menentukan pembagian hasil kelolaan nilai manfaat secara berkeadilan, baik untuk seluruh jemaah dalam antrean maupun jemaah yang berangkat pada tahun berjalan; Integrasi Keilmuan dan Regulasi: Memadukan perspektif fikih, akuntansi, dan analisis keuangan ke dalam kerangka regulasi/undang-undang yang solid.

Melihat tingginya kompleksitas persoalan tersebut, Prof. Arief memandang pentingnya institusi pendidikan tinggi melahirkan kajian dan cabang keilmuan khusus guna membedah problematika pengelolaan dana haji dari sisi teoritis, portofolio investasi, hingga legalitas hukum.

Kegiatan ini mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui penguatan keilmuan ekonomi syariah di perguruan tinggi, SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penyiapan SDM terampil untuk memperkuat ekosistem industri keuangan syariah, serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi strategis antara FEB UNS dan BPKH dalam bidang riset dan tata kelola keuangan haji.