Strategi dan  kebijakan pemerintah untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar bertahan selama krisis harus benar-benar efektif. Dua hal yang harus diketahui oleh pengambil kebijakan agar bantuan kepada UMKM berjalan  efektif yakni melalui identifikasi jalur transmisi apa saja krisis tersebut berdampak pada UMKM dan langkah-langkah mitigasi krisis apa yang telah, sedang dan akan  diambil oleh UMKM.

Pernyataan itu disampaikan Prof. Tulus Tambunan, pemerhati UMKM dari Universitas Trisakti pada Webinar Series bertajuk Strategi Penguatan UMKM Di Tengah Masa Pandemi yang diselenggarakan Riset Group Fiskal dan Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB UNS), Kamis, 13 Agustus 2020.

Prof. Tulus Tambunan, Pemerhati UMKM dari Universitas Trisakti

Beberapa jalur transmisi yang perlu diidentifikasi diantaranya jalur impor bahan baku, jalur permintaan ekspor, dan jalur permintaan dalam negeri yang turun.

Dalam kondisi ini, menurutnya, kebijakan yang diperlukan adalah dukungan terhadap peralihan dari pemasaran berbasis  toko atau pertemuan fisik ke pemasaran berbasis daring  yang harus dilakukan oleh semua UMKM, khususnya bagi UMKM yang sangat bergantung kepada kunjungan konsumen. Bantuan pemerintah dapat berupa pendampingan bantuan modal murah atau pendampingan pelatihan.

Setelah pemerintah mengidentifikasi jalur-jalurnya, pemilik UMKM harus ditekankan  untuk mampu berkreatifitas dan memiliki kemampuan berinovasi serta kecepatan dan keinginan mereka untuk melakukan langkah-langkah kongkrit mitigasi, seperti pemasaran konvensional atau luring menjadi daring, atau mengantar pesanan lewat WhatsApp dan sebagainya.

“Kebijakan pemerintah harus membantu UMKM dalam melakukan diversifikasi pasar bahan baku dalam negeri, mendampingi UMKM dalam mencari alternatif bahan baku. Selain itu juga membantu melakukan penyesuaian produksi mereka dengan  tujuan mengurangi dampak kenaikan biaya dari mahalnya bahan baku,  misalnya tetap produksi tapi porsi bahan bakunya dikurangi”, jelasnya.

Sementara itu, narasumber lain, Lukman Hakim, Ph.D., Akademisi FEB UNS menyoroti paradigma baru UMKM sebagai by design.

Lukman Hakim, Ph.D., Akademisi FEB UNS

Dikatakannya, UMKM dalam situasi krisis ekonomi termasuk di masa pandemi seperti ini sering dianggap sebagai  katup pengaman. Masyarakat yang terkena PHK atau penurunan pendapatan akan sangat mudah masuk ke sektor UMKM “kaki lima”.

“Pandangan seperti ini berarti  memahami UMKM  hanya sebagai by accident.  Dan sebagian besar kita memahaminya seperti itu. Pada  kondisi ekonominya bagus, kita tidak pernah bisa berfikir konstruktif bahwa UMKM adalah sesuatu yang memang kita perlukan” tegasnya.

Selanjutnya dikatakan, paradigma baru UMKM sebagai by design, untuk diciptakan  bukan lagi karena kecelakaan. Seharusnya UMKM harus kita siapkan benar-benar,  dibina sejak kecil menjadi menengah hingga besar. Pemerintah dengan anggarannya mempunyai kapasitas untuk itu, bisa bekerja sama dengan PT, swasta, technopark dan lainnya.

Dua narasumber lain di webinar tersebut, Agung Pratama Community Leader Qasir.id yang membahas tentang kesetaraan UMKM dalam penggunaan teknologi yang tepat serta Dedy Sunaryo Nainggolan, SE, ME, Credit Reviewer PT Bank DKI yang membahas peran bank dalam mendorong literasi keuangan digital bagi UMKM. (Humas)