Analisis dan Desain Kebijakan Publik Aplikasi pada Bidang Kesehatan dan Pendidikan menjadi tajuk materi yang disampaikan Prof. Tri Mulyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) pada acara Silaturahmi Awal Tahun 2025 di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram, Kamis (2/1/2025).

Di kesempatan itu, Prof. Tri Mulyaningsih berbagi pemikiran hasil risetnya kepada seluruh undangan silaturahmi awal tahun 2025 yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat (MWA); Pimpinan dan Anggota Senat Akademik; Pimpinan dan Anggota Dewan Profesor; para Wakil Rektor; Sekretaris UNS; Rektor Periode 2011-2019; Rektor Periode 2019-2024; Dekan dan seluruh jajaran Pimpinan di lingkungan UNS; Dharma Wanita Persatuan UNS; Pimpinan Bank Mitra; serta seluruh sivitas akademika UNS.

Mengawali materinya, Prof. Tri Mulyaningsih menyampaikan beberapa masalah pembangunan di Indonesia yang meliputi ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan malnutrisi.

Ketimpangan pendapatan terlihat dari Gini Index yang mencerminkan pembangunan tidak inklusif. Kemiskinan multidimensi di Indonesia juga mempengaruhi kesehatan dan akses pendidikan.

“Terkait dengan malnutrisi, efek jangka panjang malnutrisi (hipotesis Baker 1997) mempengaruhi kemampuan, performa akademik dan mobilitas sosial. Data survei kesehatan tahun 2022, prevalensi stunting hingga 21,5% pada balita, status double burden malnutririon atau kekurangan dan kelebihan gizi menjadi perhatian nasional” ungkapnya.

Adanya ketimpangan akses pendidikan tinggi di Indonesia juga menjadi permasalahan pembangunan, kelompok kaya 35% terakses ke universitas vs hanya 5% dari kelompok termiskin (UNESCO 2012).

Pendidikan tinggi hanya diraih <10% tenaga kerja di Indonesia, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malayasia (23,4%) dan Singapura (50%).

Ketimpangan upah (skills premium 3,32) menunjukkan penghargaan lebih tinggi pada pekerja terdidik yang memperlebar kesenjangan ekonomi.

Malnutrisi mengurangi potensi produktifitas tenaga kerja hingga 2-3% PDB, peningkatan beban fiskal akibat penyakit terkait (stunting, anemia diabetes,dll)

Estimasi ekonomi menunjukkan kerugian mencapai USD 3,5 triliun/tahun menurut Global Nutrition Report.

Lebih lanjut Prof. Tri Mulyaningsih memaparkan tiga desain kebijakan publik.

Desain yang pertama, kebijakan progesif, fokus pada individu dan lingkungan, ini merupakan pendekatan baru dengan fokus pada intervensi berbasis perilaku (nudge) untuk mengubah kebiasaan, tetapi tetap memberikan kebebasan pilihan. Juga kebijakan berbasis sekolah dengan menyediakan makanan sehat, mempromosikan pola hidup sehat dan edukasi gizi sejak dini.

Desain Kedua, pendekatan ekonomi perilalu (Behavioural Economics). Konsep “Nugge” (Thalker & Sunstein 209): struktur pilihan yang dirancang untuk mempengaruhi pilihan individu tanpa memaksa, contohnya voucher makanan sehat di kantin sekolah melalui Randomized Control Trials (RCT) membuktikan peningkatan konsumsi sayur dan buah pada siswa.

Ketiga, kebijakan efektif untuk kelompok rentan, intervensi khusus pada remaja perempuan. Nutrisi pada masa remaja berpengaruh pada perkembangan reproduksi dan kualitas generasi berikutnya. Adanya program gratis (makan bergizi, sanitasi, dsb) untuk meningkatkan status gizi remaja usia sekolah.

Selain itu, kebijakan bidik misi dan perbaikan informasi. Penelitian menunjukkan siswa miskin enggan mendapat beasiswa akibat kurangnya informasi dan absennya role model. Solusinya adalah dengan memberikan informasi dan model panutan untuk meningkatkan partisipasi pendaftaran.

Di penutup materinya, Guru Besar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Akademik dan Penelitian FEB UNS itu memberikan simpulan diantaranya pembangunan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat pada pengembangkan kapasitasnya;  Akan tetapi, pembangunan yang tidak inklusif memunculkan banyak masalah; Masalah pembangunan tersebut dapat diatasi dengan kebijakan publik; Akan tetapi, banyak kebijakan yang tidak efektif dalam menyelesaikan masalah di masyarakat; atau kalaupun berhasil belanja pemerintah terlalu besar, sehingga tidak efisien; Intervensi kebijakan sebaiknya menyasar individu dan lingkungan (fisik dan non-fisik seperti sekolah dan rumah tangga); Pendekatan ekonomi perilaku dengan “nudge” bermanfaat dalam desain kebijakan yang dapat mengubah perilaku masyarakat dengan tetap memberikan hak pilihan.

Sementara itu,  Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. mengatakan seperti halnya yang disorot dalam penelitian Prof. Tri Mulyaningsih, pembangunan ekonomi yang tidak inklusif menjadi salah satu akar permasalahan ketimpangan sosial di Indonesia. Ketimpangan ini berdampak pada akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai.

UNS berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi baik melalui program-program inovatif seperti pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari kelompok kurang mampu maupun kerja sama dengan mitra strategis untuk meningkatkan inklusifitas.