22 Okt 2020

Webinar Series 2, Kolaborasi 4 Perguruan Tinggi Bahas Tinjauan Kebijakan Moneter Di Masa Pandemi Covid 19

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada aspek kesehatan, ekonomi, sosial dan keuangan. Dari sisi output, negara-negara maju akan lebih terdampak negatif dalam pengertian pertumbuhan ekonomi lebih negatif. Meskipun dari sisi tenaga kerja, angka penggangguran negara berkembang akan relatif lebih tinggi.

Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk akhir tahun 2020 akan tumbuh negatif antara -1,7% s.d -0,6%,  sebelumnya -1,1% s.d 0,2%. Namun untuk tahun depan di 2021, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi positif pada kisaran 4,5% s.d 5,5% .

Pernyataan itu disampaikan Prof. Dr Nurry Effendy, SE. MA., Guru Besar FEB UNPAD yang juga sebagai anggota  Badan Supervisi Bank Indonesia pada Webinar Series 2 di rangkaian Webinar Series kolaborasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Universitas Siliwangi, Universitas Islam Negeri Jakarta dan  Universitas Borneo Tarakan, Rabu, 14 Oktober 2020.

Prof. Dr Nurry Effendy, SE. MA

Lebih lanjut dikatakan, data dari World Bank menunjukkan peningkatan pengangguran  di Indonesia akibat pandemi terbesar pada sektor manufaktur sebesar 35%  dari total pengangguran. Income loss pekerja terbesar di sektor transportasi sebesar 90% dari total income loss. Akibat covid-19 pengangguran di Indonesia bertambah 3,7 juta per Juli 2020.

Pemerintah khususnya kementerian keuangan dan lembaga-lembaga keuangan yang berperan berusaha mengintervensi makro ekonomi di Indonesia agar perekonomian berjalan lagi melalui Program Pemulihan Ekonomi (PEN).

Untuk pemulihan ekonomi, Bank Indonesia berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait dengan melakukan quantitative easing sebesar Rp 614,8 Triliun.

Enam kebijakan moneter Bank Indonesia untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 yaitu dengan penurunan suku bunga, stabilisasi nilai tukar rupiah, pasar uang dan valas, pelonggaran likuiditas, pelonggaran makro prudensial dan sistem pembayaran.

“Pemerintah telah banyak menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi, baik untuk konsumen maupun produsen. Yang juga penting untuk diperhatikan adalah menjaga agar penyaluran bantuan tersebut efektif dan benar-benar tepat sasaran, harus ada pengawasan. Kevalidan data menjadi kunci utama” paparnya menanggapi beberapa pertanyaan peserta tentang efektifitas bantuan pemerintah.

Di akhir presentasinya, Prof. Nury mengatakan salah satu harapan dari pemerintah Indonesia dan juga pemerintah di semua negara adalah ditemukannya vaksin. Dengan ditemukannya vaksin, masyarakat akan merasa lebih aman untuk melakukan aktifitas secara normal. (Humas)